Mengawal Anggaran Daerah Responsif Gender dan Anak

oleh -20 views

MEDAN (suaramahardika.co.id)- Satu dari 17 isu prioritas pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs), merupakan isu pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Oleh karenanya, dibutuhkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam segala lini pembangunan. Satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak.

Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender dan anak diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya dan sinergitas bersama untuk mengawal program dan penganggaran tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Organisasi Masyarakat yang mewakili Asisten Deputi (Asdep) Organisasi Masyarakat dan Keagamaan (OMG) Kementerian PPPA, Desi Oktarina dalam Pelatihan PUG dan PUHA Bagi SDM Forum PUSPA Provinsi Sumut Terkait Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Hotel Grand Aston Medan, (29-30/10).

“Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran. Tujuannya untuk menghapuskan kesenjangan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Begitu juga dengan penyusunan perencanaan dan pengganggaran responsif anak yang mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak,” papar Desi.

Lebih lanjut dikatakannya, ada tujuh prasyarat untuk pelaksanaan PUG yakni komitmen politis, kebijakan, kelembagaan, sumber daya; SDM, sarana dan dana, data dan informasi terpilah, alat ; metode analisis, pedoman, juklak dan juknis serta peran masyarakat. “Satu dari prasyarat ini adalah peran masyarakat. Sehingga dibutuhkan sinergitas, komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak,” terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda Provsu, Nurlela mengharapkan melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami dan mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak dalam program pembangunan. Terutama mampu melakukan analisis dan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung berbagai strategi implementasi kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani yang menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut mengatakan, PPRG harus dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

“Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam melakukan proses perencanaan yang responsif gender hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan untuk perubahan tersebut,” jelasnya.

Lely juga memaparkan alat analisis gender (Analisis Harvard) yang dapat dipergunakan untuk melihat siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan. “Terdapat empat fokus analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan PPRG yakni Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM),” terangnya.

Sementara narsumber lainnya, Ketua FK PUSPA Sumut, Misran Lubis menyebutkan strategi untuk mewujudkan PUHA adalah terbangunnya kabupaten/kota yang layak anak. Advokasi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal itu, lanjut Misran adalah dengan melihat alur kebijakan, program dan anggaran di daerah. “Jadi kita bisa melihat apakah visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah itu sudah responsif gender dan anak atau belum,” katanya.

Setelah itu, lanjut Misran yang dapat dilakukan masyarakat maupun lembaga masyarakat untuk mengawal proses perencanaan dan penganggaran ini adalah mengetahui siklus prencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.

“Kemudian kita juga perlu untuk memetakan aktor dan institusi strategis mana saja yang perlu kita sinergikan mulai tingkat desa hingga provinsi. Kita harus mengetahui siapa saja mereka, mengapa mereka yang berwenang dalam hal itu, serta bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan sinergi dengan mereka. Hal ini penting agar program perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak dapat tercapai,” papar Misran.(Lia Anggia Nasution)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *