Minim Hukuman Sosial bagi Pelaku Kekerasan Seksual, RUU PKS Mendesak Disahkan

oleh -333 views

Negara dan masyarakat masih menempatkan pelaku kekerasan seksual berbeda dari pelaku kejahatan lainnya. Padahal kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya tergolong keji. Impunitas yang sering diberikan dan minimnya hukuman sosial mengakibatkan jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahun terus meningkat.

Dalam catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dinyatakan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia naik hingga 800 persen. Terlebih di saat pandemi Covid-19 melanda, kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat selaras dengan peningkatan aktivitas di dunia digital.

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).

Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan, Yulianti Muthmainnah mengatakan, kesalahan utama dari tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah kontrol sosial dan hukuman sosial yang minim atau bahkan tidak berlaku untuk pelaku kekerasan seksual. Di samping, masyarakat yang masih menilai bahwa kasus kekerasan seksual terjadi karena kesalahan korban.

Hal itu diungkapkannya dalam Journalist Workshop dengan tema ‘Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Pengesahan RUU PKS untuk Melindungi Warga Negara Indonesia dari Kekerasan Seksual’ yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) bekerjasama dengan dengan The Body Shop® Indonesia dan IDN Times melalui platform zoom, Sabtu (20/3/2021).