Sabrina : Persoalan Anak Harus Diselesaikan Secara Bersama

oleh -4 views
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menghadiri Forum Diskusi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro No. 21A, Medan, Selasa (15/9/2020). (Foto : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut)

MEDAN (suaramahardika.co.id)- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan erbagai permasalahan tentang anak tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Untuk itu, Pemprov Sumut mengharapkan peran serta dari masyarakat, termasuk memberi masukan tentang berbagai permasalahan yang terjadi selama ini.

Hal itu disampaikan Sabrina dalam dalam diskusi yang digelar di Gedung Binagraha, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (15/9/2020)

Hadir dalam diskusi itu sejumlah ormas antara lain perwakilan FK Puspa Sumut, SOS Children Village Medan, Gugah Nurani Indonesia, DAAI TV, KOPASUDE, HAPSARI, Medan Plus, FJPI, Puspa Medan, Sahabat Kota, LPPA Marelan, Srikandi Lestari, Pusaka, Kawan Lama dan LSM lainnya.

Pada kesempatan tersebut, banyak masukan mengenai permasalahan anak yang ada di Sumut. Mulai dari identitas anak tanpa orang tua, anak dengan HIV/AIDS, pandemi Covid-19, hingga perlunya lembaga independen yang mengawasi instansi yang menjalankan perlindungan anak.

Setelah menerima masukan, Pemprov Sumut bersama setiap pihak yang terkait akan menentukan prioritas. “Permasalahan yang kita tampung akan kita kategorikan, kita ambil prioritas, biar fokus dan kita tuntaskan bersama-sama, karena sedemikian banyaknya persoalan ini,” kata Sabrina.

Salah satu relawan Medan Plus Yudha mengungkapkan, terdapat permasalahan yang terjadi pada anak-anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan perhatian pemerintah, khususnya anak-anak yang didampingi oleh Medan Plus. Di antaranya membutuhkan obat, nutrisi tambahan serta kontribusi untuk menghilangkan stigma bagi orang maupun anak dengan HIV/AIDS.

Sofyan dari lembaga swadaya masyarakat Kawan Lama menyampaikan perlunya lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Sumut. Hal itu diperlukan lantaran agar ada lembaga yang melakukan pengawasan dan perlindungan mengenai hak anak.

“Atau ada mandat dari provinsi yang bisa menjalankan mandat pengawasan, ini juga harus ada kebijakan soal anak,” kata Sofyan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *