Terkait UU OMNIBUS LAW, DPRD Asahan Sepakat Dengan Buruh

oleh -17 views

ASAHAN (suaramahardika.co.id)- Terkait Rancangan Undang-Undang OMNIBUS LAW CILAKA (Ciptaan Lapangan Kerja), DPRD Asahan Sepakat Dengan Buruh yang mengatasnamakan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Asahan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi DPRD Asahan Irwansyah Siagian, saat menerima puluhan massa K-SBSI di Kantor DPRD Asahan, Senin (20/1/2020) siang.

“Kita menolak poin-poin yang berisi tidak mensejahterakan pekerja atau buruh dan masyarakat miskin, dan DPRD akan menindak lanjuti tuntutan pekerja buruh,” ucap Irwansyah Siagian.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan Rahmad Syambudi, dalam orasinya mengatakan, UU OMNIBUSLAW CILAKA bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi merupakan cara terbaik untuk memiskinkan kehidupan kaum pekerja atau buruh dan keluarganya karena UU OMNIBUS LAW CILAKA akan sangat berdampak buruk secara langsung terhadap kaum pekerja.

Disebutkan Rahmad, dampak dari UU OMNIBUS LAW CILAKA itu Potensi hilangnya hak atas upah minimum, hilangnya hak atas pesangon yang diganti istilah baru tunjangan PHK yang hanya sebesar 6 bulan upah dimana sebelumnya bisa mendapatkan 38 bulan upah, tenaga kerja asing bebas bekerja, hilangnya sanksi pidana.

“UU tersebut sangat tidak berpihak kepada pekerja, kami menolak karena kami ingin buruh sejahtera,” ucap Rahmad Syambudi.

Amatan wartawan, usai menjawab segala bentuk aspirasi puluhan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, DPRD Asahan melakukan nota kesepakatan dan menandatangani poin poin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. ind

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *