Women’s March Sumut Desak RUU PKS Jadi Prioritas Prolegnas 2020

oleh -15 views
Foto (ilustrasi)

MEDAN (suaramahardika.co.id)- Women’s March Sumut, jaringan individu dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara (Sumut) untuk gerakan perlawanan pada ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual menyatakan sangat kecewa dan marah dengan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prioritas Prolegnas 2020.

Hal tersebut disampaikan salah satu Tim Koordinator Women’s March Sumut, Ferry Wira Padang yang juga perwakilan dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) melalui siaran pers yang diterima, Jumat (10/7/2020).

Ia mengatakan, Women’s March Sumut mendesak RUU PKS tetap menjadi prioritas Prolegnas 2020 sebagaimana pernyataan Komisi VIII DPR dan kemudian dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI di awal Juli 2020 yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU PKS bersama dengan RUU lainnya.

“Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil juga mendapatkan informasi bahwa sejak Maret 2020 Komisi VIII sebenarnya telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR RI dengan alasan adanya beban penyelesaian agenda RUU yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, pada saat itu Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020, sehingga sampai saat ini status RUU PKS masih menjadi usulan Komisi VIII,” katanya.

Disebutkannya, pihaknya menilai terjadi ketidakjelasan status RUU PKS di parlemen. Sejak ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas 2020, sampai bulan Juli 2020 belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pengusul RUU tersebut.

“Ketidakjelasan status dan tidak transparannya proses di DPR telah menyulitkan masyarakat dalam mengawal RUU ini. Padahal, pembahasan RUU sejatinya inklusif dan partisipatif. RUU PKS pertama kali masuk dalam Prolegnas DPR-RI pada 26 Januari 2016 yang dibahas oleh Komisi VIII DPR-RI, namun terbengkalai sepanjang periode 2014-2019. Kemudian, tahun 2020 RUU PKS masuk dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas sebagai RUU bawaan (carry over),” jelasnya.

Menurut Ferry, situasi kekerasan seksual saat ini sudah tidak dapat ditolerir lagi, jumlahnya terus meningkat, memakan banyak korban dengan pelaku yang tidak mengenal latar belakang. Data SIMFONI Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat bahwa pada Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, terdapat sebanyak 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki.

“Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dari 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019, sebanyak 5.509 adalah kasus Kekerasan Seksual baik di ranah publik maupun privat. Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi juga mencatat bahwa selama pandemi Covid-19 (Maret-Mei 2020) sebanyak 106 kasus kekerasan terdokumentasi,” tandasnya.

Ditambahkan koordinator Women’s March Sumut lainnya, Erwita Poetri Annisa dari HAPSARI mengatakan, LBH APIK Jakarta, juga mencatat bahwa selama pandemi, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ditangani meningkat tiga kali lipat (300 %). Jika sebelumnya tiap bulan menangani kasus rata-rata 30 kasus kekerasan seksual, sejak Maret hingga 7 Juni 2020 jumlahnya di atas 90 kasus.

“Berita-berita di media pun menunjukkan terjadi begitu banyak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, seperti korban kekerasan seksual yang menjadi pelaku pembunuhan, isu kawin paksa di Sumba, NTT, meningkatnya kekerasan seksual di kampus dan banyaknya predator seksual yang dilaporkan. Belum lagi kasus terhadap anak-anak laki-laki putra altar yang sudah terjadi selama 20 tahun oleh pembinanya sendiri di Depok,” ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, RUU PKS harus disahkan agar korban mendapat perlindungan dan pelaku mendapat ganjaran. Selama ini yang terjadi sebaliknya, korban semakin teraniaya dan pelaku bebas melenggang karena tidak ada kepastian hukum.

“Oleh karena itu, Women’s March Sumut menyatakan sikap, mendesak Ketua DPR-RI dan pimpinan untuk segera membahas dan mensahkan RUU PKS yang sudah sangat urgen sesuai dengan tuntutan masyarakat sipil dan keadilan bagi korban,” tuturnya.

Selanjutnya, menuntut kepada Baleg dan semua pimpinan Baleg untuk memastikan RUU PKS masuk Prolegnas Prioritas 2020, dibahas melalui Baleg sehingga bisa segera disahkan sesuai harapan dari masyarakat, menuntut semua anggota DPR-RI mendukung pembuatan RUU PKS sesuai masukan dan desakan masyarakat sipil dengan substansi yang sesuai dengan suara dan hak-hak korban baik perempuan, anak, laki-laki dan berbagai kelompok marjinal lainnya.

“Kami juga menuntut DPR membuka akses diskusi, memberikan ruang untuk bersuara dan masukan kelompok masyarakat sipil dalam proses berjalannya pembahasan RUU PKS, selalu transparan pada perkembangannya sehingga aturannya memang berdasarkan suara masyarakat, juga berpihak kepada hak-hak dan keadilan korban,” ucapnya.

Erwita menambahkan, pihaknya juga meminta Presiden Jokowi melanjutkan komitmen untuk mendukung RUU PKS sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan korban dengan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan kelompok masyarakat sipil lainnya agar melakukan upaya-upaya strategis memperkuat dibahasnya RUU PKS pada tahun 2020.sm-03

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *